Oleh: Kaka Suminta

Mendengar kata wartawan saat ini akan menimbulkan berbagai asosiasi yang berbeda bagi semua orang. Ada yang berharap agar sosok profesi ini akan dapat mengemban amanat luhur yang disandangnya sehingga memberikan sumbangsih maksimal kepada perbaikan kehidupan bersama, sampai kepada orang yang sudah patah arang karena beranggapan tak ada harapan untuk memperbaiki wartawan dari kondisinya saat ini yang justeru dinilai menjadi problem bagi kehidupan bersama. Latar belakang dari pendapat masyarakat tentunya tak terlepas dari interaksi wartawan dengan lingkungan di mana tempatnya berada.

Dilihat dari sejarahnya wartawan hadir dari naluri rasa ingin tahu manusia akan kondisi lingkunganya, sehingga nama jurnalis yang melekat tak terlepas dari fungsi wartawan sebagai penyampai jurnal, berupa informasi dalam periode tertentu yang disampaikan kepada komunitas yang dituju. Jurnal harian menjadi tonggak yang menentukan kehadiran berita yang dibuat wartawan untuk mewartakan berbagai kejadian yang relevan aktual dan dibutuhkan para pelangganya, berita kapal, lelang dan kejadian harian mengawali kehadiran media masa pada awal kelahiranya.

Oleh : Kaka Suminta

Pertikaian dua kubu soal apakah infotainment masuk kedalam domain jurnalisme atau bukan bagai api dalam sekam yang lama membara. Api ini membucah ketika dalam rapat dengar pendapat KPI, Dewan Pers dan DPR tersimpulkan bahwa proses kerja dan tayangan infotainment bukan merupakan tayangan faktual, belum jelas bagi publik apa yang dimaksud dengan istilah faktual, tetapi secara umum dipahami bahwa infotainment bukan merupakan karya jurnalistik, dan memerlukan sensor sebelum ditayangkan.

Sudah lama sebenarnya perdebatan ini terjadi, kubu yang berpendapat bahwa infotainment termasuk domain jurnalistik menyatakan bahwa lebih baik jika infotainment sebagai karya jurnalis akan dapta dengan mudah mengontrol proses kerja dan hasil karyanya, karena harus memenuhi syarat-syarat jurnalisme, termasuk kepatuhan kepada undang-undang dan kode etik jurnalis, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Semenetara itu kubu yang menentang masuknya infotainment sebagai proses dan karya jurnalis berargumen bahwa secara jelas infotainment tak dapat memenuhi kaidah-kaidah jurnalis, salah satunya terkait unsur kepentingan publik yang tidak ada dalam konten infotainmen.

Dalam pemilihan calon Gubernur Bank Indonesia saat ini, pem,erintah nampak sangat percaya diri, hal ini tercermin dari pengajuan mantan Dirjen Pajak Darmin Nasution yang sekarang menjadi pejabat sementara BI, sebagai calon tunggal yang diajukan kepada DPR. Kepercayaan diri pemerintah dalam hal ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari kayakinan politik presiden sendiri bahwa sang calon akan mulus diterima oleh parlemen. Sebuah kepercayaan diri yang tidak pada tempatnya dipertontonkan pemerintah sebagai simbol kuatnya dukungan parlemen kepada pemerintah.

Setidaknya ada tiga hal negatif yang melatarbelakangi pencalonan Darmin sebagai calon Gubernur BI ini, pertama bahwa kita semua ingat, selain Wapres Boediyono dan mantan Menkeu Sri Mulyani, dalam rekomandasi DPR dan kesimpulan pemeriksaan BPK atas kasus bail out Bank Century juga tercantum nama Darmin Nasution terlibat dalam mega skandal tadi. Kedua kita juga masih ingat bahwa dalam pemilihan Gubernur BI pernah muncul skandal treveler chek dalam pemilihan calon Gubernur BI. Muranda Gultom saat itu. Ketiga kita juga tidak bisa melupakan bahwa sebagai mantan orang nomor satu di Dirjen Pajak, setidaknya kasus Gayus mengganggu pikiran kita tentang sejauhmana para petinggi di Dirjen Pajak ikut bertanggungjawab.