Jika kita berdiri di sisi yang berbeda maka kemungkinan besar kita memiliki sudut pandang yang berbeda pula terhadap sebuah permasalahan. Publik selama ini memandang kasus mega skandal bail out Bank Century yang sempat mebikin panas suhu politik negeri ini menilai bahwa proses bail out bank yang sekarat menjelang pemilu 2009 lalu adalah sebuah kejahatan. Saat itu tahun 2008 akan segera ditutup, maka terjadilah mega skandal yang kemudian dituding sengaja dilakukan untuk persiapan logistik pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Kita berandai-andai berada pada posisi sebaliknya, yakni posisi dimana para petinggi negeri ini berada, mulai dari pengurus Partai yang memerintah sampai ke pucuk pimpinan negeri ini. Sudut pandang atas permasalahan ini tentu saja sangat berbeda. Meredupnya isu ini tentu dipandang sebagai sebuah keberhasilan manuver politik yang sangat luar biasa. Sebuah keberhasilan yang patut diacungi jempol, bahkan bila perlu dirayakan dengan bersulang anggur dan pesta kemenangan, karena hal demikian wajar dalam menyambut sebuah kemenangan yang gilang gemilang.

Manuver demi manuver walaupun sempat memompa jantung dan adrenalin, karena harus melalui masa-masa kritis di mana saat itu kawan-kawan politik dalam perahu koalisi dengan terang-terangan melakukan pembokongan dalam menentukan pilihan-pilihan politik. Pendek kata saat itu panggung politik menampilkan posisi pemenang pemilu 2009 pada ujung tanduk, pilihan DPR dalam rapat paripurna terakhir terkait rekomendasi pansus Century menyatakan secara afirmatif, bahwa bail out itu bermasalah sekaligus menunjuk hidung sispa-siapa yang harus bertanggungjawab, serta proses hukum yang menyertainya.

Melalui pemantauan siaran langsung televisi, para petinggi koalisi berkumpul. Jaminan dari para pimpinan partai bahwa masing-masing fraksi di DPR akan memilih alternatif terlunak sesuai kesepakatan dan lobi yang dilakukan sebelumnya menjadi berantakan ketika semua berakhir dengan posisi pemerintah sebagai tertuduh dalam kasus Bank century. Perasaan geram dan marah karena tentu saja merasa dibokong oleh para koleganya di dalam koalisi, tetapi bisikan dan janji para pimpinan partai bahwa permainan belum berakhir dan secara prinsip masing-masing menyatakan masih akan setia dengan koalisi tak dapat menghilangkan kemarahan yang tertahan. Hampir sepanjang malam sampai esoknya tak ada yang dapat tidur tenang, semua tegang.

Pelan tapi pasti bisikan angin surga para petinggi partai koalisi dapat dipegang dengan berbagai manuver dan sodokan termasuk bergaining posisi kekuasaan yang sebalumnya sudah dibagi-bagi. Bahkan perebutan siapa komandan kolaisi menjadi salah satu agenda perebutan. Partai Golkar dan PAN secara kasat mata memperlihatkan ambisi untuk mengambil hati presiden untuk memegang kendali nahkoda koalisi. Di sisi lain presiden merasa bahwa dukunganya kepada para petinggi partai kolaisi, termasuk saat merebut kepemimpinan di masing-masing partai tidaklah sia-sia, masih ada kesetiaan selain hanya sekadar berebut kue kekuasaan dan perebutan sumberdaya lainya.

Rekomendasi tindaklanjut kasus Century yang dilemparkan pada proses penegakkan hukum, kehilangan dukungan politik dan momentum, karena partai politik yang merekomendasikanya hanya sebatas retorika politik serta permainan dagang sapi di balik perebutan posisi dan sumberdaya tadi. Harapn masyarakat agar prose hukum semakin memperjelas permasalahan yang cukup menyerap energi bangsa ini coba dioredam dengan pernyataan diplomatis, dan upaya cuci tangan karena kini kasusnya berada di ranah hukum. Padahal jelas ini merupakan pembohongan publik, karena seharusnya DPR memiliki tanggungjawab politik untuk menuntaskanya dengan parangkat yang dimiliki, seperti hak bertanya kepada pemerintah, tentang kasus yang menurut rekomendasi DPR sendiri cukup jelas permasalahanya.

Aparat penegak hukum, polisi dan kejaksaan jelas berada di bawah kontrol presiden, sehingga tentu saja tidak mungkin bergerak jika kasusnya menyangkit penguasa sendiri, sementara itu KPK sudah lebih dulu dilumpuhkan ketika harus menguras energi berhadapan dengan kepolisian dan kejaksaan dalam apa yang kita kenal sebagai kasus cicak versus buaya. Bahkan sebelum itu ketua KPK Antasari Azhar lebih dahulu ditekuk dengan kasus sakandal yang berbau perebutan perempuan, sebuah kisah tragis untuk lembaga yang diciptakan sebagai breaking ice pemberantasan korupsi di negeri ini.

Rejim yang berpandangan bahwa kepentingan kekuasaan dan upaya untuk mempertahankanya di atas kepentingan bangsa secara keseluruhan tentu saja akan menggunakan berbagai cara untuk mempertahankan kekuasaan, tak menjadi soal apa akibat dari seluruh manuver yang dilakukan akan menjadi preseden buruk bagi penegakkan hukum, pemberantasan korupsi dan pembangunan demokrasi untuk masa depan bangsa ini. Dalam hal ini kepentingan kekuasaan telah mendapatkan apa yang diinginkan, sebuah amnesia bangsa atas kasus yang berpotensi merongrong kekuasaan yang dipegang.

Kini kasus Bank Century munkin telh tertidur pulas dalam laci penegak hukum dengan lagi nina bobo dari para politisi negeri ini, dalam hal ini media juga berperan penting untuk mengumandangkan lagu yang sama, dengan mengakat kasus-kasus lain yang tidak terlalu penting bagi bangsa dan negara ini, seperti kasus vodeo mesum yang sampai harus dikomentari oleh kepala negara, sebuah ketidak lajiman dalam sebuah negara besar seperti Indonesia. Tetapi itulah kenyataanya yang kita hadapi. Atau bahkan kini kasus Century sudah koma atau bahkan mati suri atas nama upaya melanggengkan dan bagi-bagi kekuasaan para elite negeri, sebuah hutang sejarah yang harus dibayar mahal oleh kita semua dan generasi mendatang, kita yang akan menyandang bau busuknya sebagai bangsa yang mencintai kebohongan dan kemunafikan politik.